“Soal listrik gratis buat rakyat, merupakan kebijakan pro poor yang bagus. Cuma jangan menjadi kebijakan populis yang unoperational, sehingga membohongi rakyat dan menambah beban utang luar negeri,” kata Viva Yoga, Senin (14/6/2010).
Menurut Sekretaris FPAN DPR ini, wacana listrik gratis itu ternyata bermakna negara harus memberikan tambahan subsidi listrik kepada rakyat. Sementara berdasarkan laporan LKPP yang telah diaudit, subsidi listrik tahun 2009 sebesar Rp 49,546 triliun dan dari APBNP 2010 sebesar Rp 55,106 triliun.
“Pertanyaannya, berapa tambahan besaran subsidi tahun anggaran 2011? Dan dari mana mengoptimalisasi sumber penerimaan negara? Kalau dari pajak dan cukai rasanya tidak cukup. Kalau dari sumber utang luar negeri maka FPAN tegas menolak kebijakan ini,” tegas politisi muda PAN ini.
?
Wacana kebijakan yang dinilai sok populis membantu rakyat, tetapi menambah dibeban rakyat ini harus diwaspadai. Menurut dia, masyarakat kecil yang menjadi pelanggan PLN 450 – 900 Watt sekitar 70 persen. “Kalau ini disubsidi berapa tambahan subsidi? Dan dari mana sumbernya? Bagaimana kalau pelanggan PLN 1.300 Watt berbondong-bondong pindah ke 450-900 Watt,” tegasnya.
Untuk itu, anak buah Hatta Rajasa ini meminta Presiden SBY bersikap tegas dengan mengeluarkan instruksi agar menghentikan ekspor batubara, gas, dan BBM karena bekurangnya pasokan energi dalam negeri.
“Suatu yang tidak masuk akal bila di Kalbar, energi listrik beli dari Serawak Malaysia. Dari sisi ekonomi mungkin lebih efisien, tapi dari sisi kedaulatan negara ini sangat berbahaya dan memalukan,” terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar